Prabowo Menyerukan Distribusi LPG Bersubsidi Harus Efektif

Jakarta, 6 Februari 2025 – LPG Bersubsidi Harus Efektif. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya efektivitas distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi agar tepat sasaran. Dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero), Prabowo menginstruksikan agar mekanisme penyaluran LPG 3 kilogram (kg) diperbaiki guna menghindari kebocoran dan penyalahgunaan subsidi.

Distribusi Harus Tepat Sasaran LPG Bersubsidi Harus Efektif

Dalam rapat yang berlangsung di Istana Negara, Prabowo menyampaikan bahwa LPG 3 kg merupakan komoditas yang sangat penting bagi masyarakat kecil, terutama bagi pelaku usaha mikro dan rumah tangga kurang mampu. Namun, selama ini masih ditemukan berbagai kendala dalam distribusinya, seperti adanya permainan harga di tingkat pengecer dan kebocoran ke pihak yang tidak berhak.

“Pemerintah harus memastikan bahwa LPG bersubsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Jangan sampai ada spekulan yang mengambil keuntungan dari subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat kecil,” ujar Prabowo dalam pertemuan tersebut.

Untuk memastikan distribusi LPG Bersubsidi Harus Efektif yang lebih transparan, pemerintah berencana mengintegrasikan sistem penjualan LPG bersubsidi dengan data kependudukan. Dengan demikian, hanya masyarakat yang terdaftar dalam kategori penerima subsidi yang dapat membeli LPG 3 kg dengan harga khusus.

Digitalisasi dan Pengawasan Ketat

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menambahkan bahwa salah satu solusi yang tengah dikembangkan adalah sistem pencatatan berbasis digital untuk penjualan LPG bersubsidi. Dalam skema ini, pembeli wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau menggunakan aplikasi yang terkoneksi dengan data penerima subsidi.

“Kami akan menerapkan mekanisme baru yang lebih ketat untuk memastikan subsidi LPG benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. Digitalisasi distribusi menjadi salah satu cara yang sedang kami godok bersama Pertamina,” kata Arifin.

PT Pertamina juga berkomitmen memperketat pengawasan distribusi dengan menerapkan sistem pencatatan real-time pada agen dan pangkalan resmi. Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menghindari penimbunan dan penjualan ilegal.

“Kami akan meningkatkan pengawasan dan memastikan seluruh transaksi LPG 3 kg bersubsidi tercatat dengan baik. Dengan sistem baru ini, setiap transaksi dapat dipantau secara langsung untuk mencegah adanya penyalahgunaan,” ujar Nicke.

Dampak dan Respons Masyarakat

Sementara itu, sejumlah masyarakat menyambut baik rencana pemerintah dalam memperbaiki sistem distribusi LPG bersubsidi. Namun, ada pula yang mengkhawatirkan akses terhadap LPG 3 kg akan semakin sulit jika aturan pembelian semakin ketat.

Siti, seorang pedagang makanan di Jakarta, mengungkapkan harapannya agar kebijakan ini tetap mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat kecil.

“Kalau pakai KTP dan sistem digital, saya harap tidak jadi ribet. Yang penting, harga tetap terjangkau dan stok selalu ada di pangkalan,” ujarnya.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berharap agar pemerintah juga mempertimbangkan subsidi bagi pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada LPG 3 kg. Ketua asosiasi, Rudi Santoso, menyatakan bahwa UMKM membutuhkan kepastian pasokan agar operasional tetap berjalan lancar.

“UMKM harus mendapat perhatian khusus karena banyak usaha makanan dan minuman yang bergantung pada LPG 3 kg. Jangan sampai ada kelangkaan yang berdampak pada usaha kecil,” tegasnya.

Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Pemerintah berencana untuk mulai menerapkan mekanisme baru dalam distribusi LPG bersubsidi secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat akan dilakukan agar tidak terjadi kebingungan dalam penerapan kebijakan ini.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem distribusi yang diperbaiki, diharapkan subsidi LPG benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengurangi potensi penyimpangan yang merugikan negara.