Polda Papua Bantah Ada Tembakan Saat Aksi Unjuk Rasa Makanan Bergizi Gratis

Polda Papua membantah laporan yang menyebutkan adanya tembakan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kota Jayapura pada Senin, 19 Februari 2025. Aksi tersebut diadakan untuk menuntut peningkatan distribusi makanan bergizi gratis bagi masyarakat kurang mampu. Kabar yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa terjadi kerusuhan dan tembakan saat protes berlangsung. Namun pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada insiden penembakan dalam acara tersebut.

Isu Tembakan yang Menghebohkan

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di pusat kota Jayapura itu, dihadiri oleh ratusan massa yang menyuarakan hak mereka. Atas distribusi makanan bergizi untuk kalangan yang membutuhkan. Aksi damai ini bertujuan untuk mendesak pemerintah daerah setempat. Agar lebih serius dalam menangani masalah gizi buruk yang masih melanda sebagian besar masyarakat Papua.

Namun, pada hari yang sama, sebuah laporan viral di media sosial mengklaim bahwa ada tembakan yang dilepaskan oleh aparat keamanan untuk membubarkan kerumunan massa. Video yang menunjukkan beberapa orang berlarian dengan suara tembakan yang terdengar jelas menjadi viral di berbagai platform digital, menambah ketegangan di masyarakat.

Merespons hal tersebut, Polda Papua segera mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah adanya tembakan selama aksi tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Selasa, 20 Februari 2025, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen. Martuani Sormin, menegaskan bahwa aksi unjuk rasa berlangsung dengan damai dan tidak ada insiden penembakan oleh aparat kepolisian.

Penjelasan dari Polda Papua

Irjen. Martuani Sormin menjelaskan bahwa pihak kepolisian memang melakukan pengamanan dengan ketat selama aksi, tetapi tidak ada perintah untuk menggunakan kekerasan. “Kami memastikan bahwa pengamanan berlangsung sesuai prosedur dan tidak ada penembakan yang terjadi. Jika ada suara tembakan yang terekam, itu mungkin berasal dari suara lain yang bukan dari senjata api,” ungkap Martuani dalam pernyataannya.

Menurut pihak Polda Papua, suara yang terekam dalam video tersebut kemungkinan adalah suara dari barang lain yang jatuh atau benda yang meledak secara tidak sengaja. Kepolisian juga menambahkan bahwa seluruh aparat yang terlibat dalam pengamanan telah diperiksa untuk memastikan tidak ada yang melanggar prosedur pengamanan.

“Kami selalu mengedepankan prinsip human rights (hak asasi manusia) dalam setiap aksi pengamanan, terutama saat berhadapan dengan demonstrasi yang damai seperti ini. Tidak ada bukti atau laporan resmi mengenai penembakan,” tegas Martuani.

Tuntutan Masyarakat dan Reaksi Pemerintah

Masyarakat yang terlibat dalam aksi tersebut mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap isu gizi buruk yang masih menjadi masalah besar di Papua. Aksi ini bertujuan untuk menuntut pembagian makanan bergizi gratis kepada warga miskin. Serta menekan pemerintah untuk meningkatkan sistem kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Papua.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat prevalensi gizi buruk di Papua masih cukup tinggi. Dengan sekitar 30% anak-anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting atau kekurangan gizi kronis. Hal ini menjadi salah satu pendorong utama di balik unjuk rasa yang berlangsung.

Koordinator aksi, Siti Marita, menyatakan bahwa mereka tidak berniat menciptakan kerusuhan, melainkan hanya ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. “Kami hanya ingin memastikan bahwa masyarakat Papua, terutama anak-anak, mendapatkan makanan yang bergizi agar bisa tumbuh dengan sehat. Jika ada kesalahpahaman terkait aksi kami, kami minta agar masyarakat lebih bijak dalam menilai,” ujar Siti.

Klarifikasi dari Lembaga Independen

Meskipun Polda Papua telah memberikan klarifikasi, sejumlah lembaga independen tetap melakukan investigasi. Untuk mengungkap sumber suara tembakan yang muncul dalam video tersebut. Lembaga Pemantau Kinerja Aparat Keamanan (LPKA) yang ikut mengawasi peristiwa ini mengungkapkan bahwa mereka akan terus menelusuri kejadian tersebut dengan melakukan pemeriksaan pada rekaman video dan saksi-saksi yang ada.

Ketua LPKA, Anton Raharjo, mengatakan bahwa mereka akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan masyarakat setempat untuk memastikan apakah klaim penembakan itu valid atau hanya merupakan bagian dari kesalahpahaman yang terjadi. “Kami akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Jika ditemukan ada penyalahgunaan kekuasaan, kami akan menuntut pertanggungjawaban,” kata Anton.