Panglima TNI Bantah Ada Dwifungsi TNI di Pemerintahan Prabowo

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Agus Subiyanto, dengan tegas membantah adanya dugaan dwifungsi TNI dalam struktur pemerintahan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pernyataan ini menanggapi berbagai spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan penguatan peran militer dalam kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

Menurut Jenderal Agus, meskipun Prabowo dikenal sebagai mantan perwira tinggi militer, saat ini TNI tetap berpegang pada prinsip netralitas politik dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang bersifat politik. Panglima TNI tersebut menegaskan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terkait posisi TNI dalam struktur pemerintahan. Bahwa institusi militer tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai penjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional.

TNI Tetap Fokus pada Tugas Pokoknya

Jenderal Agus menjelaskan bahwa TNI memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas, yaitu menjaga kedaulatan negara. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mempertahankan pertahanan negara. TNI, katanya, tidak memiliki agenda politik dan selalu berupaya untuk menjaga netralitas dalam setiap proses pemerintahan.

“TNI tetap pada posisi kami yang tidak terlibat dalam politik praktis. Tugas kami adalah menjaga keamanan dan ketertiban nasional, serta mendukung kebijakan pemerintah yang sah. Tidak ada dwifungsi atau peran ganda bagi TNI dalam pemerintahan Prabowo.” Kata Jenderal Agus dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa (13/2).

Panglima TNI juga mengingatkan bahwa meskipun Prabowo merupakan sosok dengan latar belakang militer. Pengaruhnya dalam pemerintahan tidak mengubah posisi TNI yang independen. Keberadaan Prabowo di kabinet tidak menjadikan TNI sebagai bagian dari struktur politik pemerintah.

Spekulasi Dwifungsi TNI Muncul Menyusul Penunjukan Prabowo

Isu dwifungsi TNI mulai berkembang setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kedua. Beberapa kalangan menilai bahwa dengan latar belakang militer Prabowo, TNI bisa saja mendapatkan peran ganda dalam kebijakan pemerintah. Terutama dalam pengambilan keputusan strategis terkait pertahanan dan keamanan negara.

Namun, Jenderal Agus kembali menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan terkait dengan struktur dan fungsi TNI. Meskipun Prabowo memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang pertahanan, TNI akan tetap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terlibat dalam politik praktis.

“Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sudah memiliki struktur yang jelas, dan tidak ada peran ganda yang melibatkan TNI. Kami hanya akan fokus pada tugas kami sebagai institusi yang menjaga ketahanan nasional,” tambah Agus.

Prabowo: Komitmen untuk Profesionalisme TNI

Menanggapi isu tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga turut memberikan klarifikasi. Prabowo menegaskan bahwa tidak ada agenda untuk membawa TNI ke dalam ranah politik. TNI akan selalu mematuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang serta berpegang pada profesionalisme.

“Saya mengajak semua pihak untuk tidak terjebak pada spekulasi. TNI harus tetap profesional dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya yang sudah diatur dalam konstitusi,” ujar Prabowo dalam kesempatan terpisah.

Prabowo juga menambahkan bahwa meskipun terdapat hubungan erat antara dirinya dengan TNI, hal tersebut tidak mengubah peran dan fungsi TNI yang telah diatur oleh negara. Ia memastikan bahwa TNI akan terus menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

TNI: Tidak Ada Perubahan dalam Struktur dan Fungsi

Secara keseluruhan, baik Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto maupun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan fungsi TNI dalam pemerintahan. TNI akan terus berpegang pada tugas pokoknya untuk menjaga keamanan negara, dengan tidak terlibat dalam aktivitas politik.

Jenderal Agus juga menekankan bahwa semua anggota TNI memiliki kewajiban untuk tetap netral dan tidak berpihak dalam perdebatan politik. Menurutnya, TNI harus tetap menjaga soliditasnya sebagai institusi yang bersifat apolitis dan mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya.