Menteri Menekankan Kewajiban Platform Digital Terhadap Perlindungan Anak

JAKARTA — Menteri Menekankan Kewajiban Platform Digital. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menegaskan pentingnya kewajiban platform digital untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak yang mengakses layanan online. Hal ini disampaikan dalam sebuah rapat koordinasi nasional yang digelar pada Rabu, 21 Februari 2025, di Jakarta. Menteri Plate mengingatkan bahwa di era digital yang semakin berkembang, tantangan dalam menjaga anak-anak dari konten negatif semakin besar, sehingga diperlukan regulasi yang lebih ketat dan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan platform digital.

Pentingnya Perlindungan Anak di Era Digital

Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak kementerian terkait, perusahaan teknologi, serta lembaga perlindungan anak, Menkominfo menyampaikan kekhawatiran akan maraknya konten yang merugikan bagi anak-anak, seperti kekerasan, pornografi, hingga perundungan daring (cyberbullying). Menurut data terbaru dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lebih dari 60% anak-anak di Indonesia terpapar konten negatif saat mengakses platform digital, baik melalui media sosial, permainan daring, maupun situs web.

Johnny G. Plate menegaskan bahwa platform digital memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya yang ada di dunia maya. “Perusahaan teknologi harus mengutamakan keselamatan anak-anak dengan menyediakan fitur-fitur yang memadai, seperti pembatasan usia, pengawasan orangtua, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses,” ujarnya. Menurutnya, hal ini sangat penting agar anak-anak dapat menikmati manfaat dari teknologi tanpa harus terpapar risiko yang merugikan.

Regulasi yang Mendukung Perlindungan Anak Menteri Menekankan Kewajiban Platform Digital

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, tengah menyusun regulasi yang lebih ketat untuk memastikan platform digital mematuhi standar perlindungan anak. Salah satu regulasi yang tengah dibahas adalah kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melaporkan dan menghapus konten yang mengandung unsur kekerasan, eksploitasi seksual, serta kebencian yang bisa merugikan anak. Pemerintah juga berencana untuk mengenakan sanksi yang lebih tegas terhadap platform yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Menurut Menkominfo, regulasi ini penting agar hak-hak anak tetap terlindungi di dunia digital. “Kami akan terus melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap platform digital, dan bagi yang melanggar, sanksi tegas akan diberikan,” tambahnya. Dia juga mengungkapkan bahwa kerja sama dengan lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat luas sangat dibutuhkan dalam memastikan efektivitas kebijakan ini.

Tantangan yang Dihadapi Menteri Menekankan Kewajiban Platform Digital

Namun, Menkominfo tetap menekankan bahwa teknologi yang ada saat ini seharusnya dapat digunakan secara maksimal untuk menjaga keselamatan anak-anak.

Statistik yang Mendorong Tindakan Cepat

Hal ini menggambarkan betapa pentingnya langkah-langkah preventif yang harus segera diambil.

“Tidak cukup hanya dengan mengandalkan teknologi. Pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, platform digital, orangtua, dan masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak di dunia digital,” tegas Susanto.

Penutupan dan Prediksi Ke Depan

Melihat perkembangan ini, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah strategis dalam perlindungan anak di dunia maya.

Johnny G. Plate berharap, dengan adanya kebijakan yang lebih tegas, platform digital akan semakin bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan anak-anak.